Badan Reserse Kriminal (BRK) Mataram

Loading

Badan Reserse Kriminal (BRK) Mataram

Archives May 2, 2025

Berita Terkini

Penerapan Hukum Adat dan Hukum Positif di Mataram


Penerapan Hukum Adat dan Hukum Positif di Mataram

Penerapan hukum adat dan hukum positif di Mataram merupakan hal yang penting untuk menjaga keberlangsungan sistem hukum di daerah tersebut. Hukum adat merupakan aturan-aturan yang turun-temurun dari nenek moyang yang mengatur tata kehidupan masyarakat secara adat. Sedangkan hukum positif adalah aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, seorang pakar hukum adat dari Universitas Gadjah Mada, penerapan hukum adat di Mataram masih sangat kuat. “Hukum adat di Mataram masih menjadi landasan utama dalam menyelesaikan konflik-konflik di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai tradisional masih sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Mataram,” ujarnya.

Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa hukum positif juga memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan keadilan di masyarakat. Menurut Dr. H. Mochammad Arsyad, seorang pakar hukum positif dari Universitas Mataram, penerapan hukum positif di Mataram juga telah berkembang pesat. “Pemerintah daerah Mataram terus berupaya untuk mengedepankan hukum positif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang terjadi di daerah tersebut,” katanya.

Dalam prakteknya, penerapan hukum adat dan hukum positif di Mataram seringkali saling melengkapi. Hal ini dikarenakan hukum adat seringkali lebih mampu menjangkau dan memahami nilai-nilai lokal yang ada di masyarakat, sedangkan hukum positif dapat memberikan kepastian hukum yang lebih kuat.

Namun, tantangan yang dihadapi dalam penerapan kedua jenis hukum ini adalah harmonisasi antara keduanya. Menurut Prof. Dr. H. Abdul Gafur, seorang ahli hukum dari Universitas Mataram, harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif perlu dilakukan dengan cermat agar tidak menimbulkan konflik di masyarakat. “Pemerintah daerah Mataram perlu terus berupaya untuk menciptakan keseimbangan antara kedua jenis hukum tersebut demi menjaga keadilan dan keberlangsungan sistem hukum di daerah tersebut,” katanya.

Dengan demikian, penerapan hukum adat dan hukum positif di Mataram merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga keadilan dan ketertiban di masyarakat. Diperlukan kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan para ahli hukum untuk terus mengembangkan kedua jenis hukum tersebut agar dapat berjalan sejalan demi kebaikan bersama.

Berita Terkini

Mengukur Keberhasilan Kebijakan: Pentingnya Evaluasi Dampak Kebijakan Publik


Ketika sebuah kebijakan publik diimplementasikan, tentu penting untuk mengukur keberhasilannya, bukan? Namun, bagaimana sebenarnya cara yang efektif untuk mengukur keberhasilan kebijakan tersebut? Jawabannya adalah dengan melakukan evaluasi dampak kebijakan publik.

Mengukur keberhasilan kebijakan merupakan langkah penting dalam proses pengambilan keputusan di pemerintahan. Tanpa evaluasi dampak kebijakan, sulit bagi pemerintah untuk mengetahui apakah kebijakan yang diterapkan telah mencapai tujuan yang diinginkan atau malah menimbulkan dampak negatif.

Menurut Pakar Kebijakan Publik, Prof. Dr. Budi Santoso, “Evaluasi dampak kebijakan publik sangat penting untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi kebijakan yang telah diterapkan. Dengan melakukan evaluasi, pemerintah dapat mengetahui apakah kebijakan tersebut berhasil mencapai sasaran yang telah ditetapkan.”

Tidak hanya itu, evaluasi dampak kebijakan juga dapat membantu pemerintah untuk mengetahui apakah ada perubahan yang perlu dilakukan dalam implementasi kebijakan. Dengan demikian, pemerintah dapat melakukan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan agar kebijakan dapat berjalan dengan lebih efisien dan efektif.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Ani Widyastuti, seorang ahli kebijakan publik, “Evaluasi dampak kebijakan juga dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, pemerintah dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa kebijakan yang diterapkan telah dipertanggungjawabkan.”

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan perhatian yang cukup terhadap evaluasi dampak kebijakan publik. Dengan melakukan evaluasi secara berkala dan menyeluruh, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Jadi, jangan remehkan pentingnya evaluasi dampak kebijakan publik dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Berita Terkini

Inovasi Kolaborasi Antar Instansi dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan


Inovasi kolaborasi antar instansi menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di era globalisasi ini. Menyadari pentingnya sinergi antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama, inovasi kolaborasi antar instansi menjadi solusi yang efektif.

Menurut Dr. Dody Prianto, seorang pakar pembangunan berkelanjutan, inovasi kolaborasi antar instansi dapat mempercepat proses pembangunan dan menciptakan dampak yang lebih besar. “Ketika lembaga-lembaga saling bekerjasama dan berbagi sumber daya, maka pembangunan berkelanjutan bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai,” ujarnya.

Salah satu contoh nyata dari inovasi kolaborasi antar instansi adalah program pengelolaan sampah di Kota Surabaya. Dalam program ini, Pemerintah Kota Surabaya bekerjasama dengan berbagai instansi swasta dan masyarakat untuk mengelola sampah secara efisien dan ramah lingkungan. Hasilnya, Kota Surabaya berhasil menjadi salah satu kota terbersih di Indonesia.

Menurut Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, inovasi kolaborasi antar instansi menjadi kunci keberhasilan program pengelolaan sampah di kota tersebut. “Tanpa adanya kerjasama antar instansi, program ini tidak akan berjalan dengan lancar. Sinergi antar lembaga adalah modal utama dalam mencapai pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak tantangan dalam implementasi inovasi kolaborasi antar instansi. Beberapa faktor seperti perbedaan kepentingan, kurangnya komunikasi, dan ego masing-masing lembaga seringkali menjadi hambatan dalam mencapai kesepakatan bersama.

Untuk itu, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk terus mendorong inovasi kolaborasi antar instansi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Seperti yang dikatakan oleh Prof. Dr. Emil Salim, seorang pakar lingkungan hidup, “Kolaborasi antar instansi bukanlah pilihan, melainkan keharusan dalam menghadapi tantangan pembangunan di era saat ini.”

Dengan semangat kerjasama dan inovasi kolaborasi antar instansi, kita dapat bersama-sama menciptakan pembangunan berkelanjutan yang lebih baik untuk generasi masa depan. Ayoo, kita mulai berkolaborasi dan berinovasi untuk Indonesia yang lebih baik!